Sabtu, 5 Agustus 2000
   Temuan BPK Penyimpangan BLBI Rp 138,4 Trilyun
   
   Jakarta, Kompas
   
   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian dalam mekanisme penyaluran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 144,5 trilyun kepada 48 bank per 29 Januari 1999.
   
   Akibatnya, terjadi potensi kerugian negara sebesar
Rp 138,4 trilyun atau 95,7 persen dari total dana BLBI yang dikucurkan tersebut. Sementara dari audit investigasi terhadap 48 bank penerima, BPK juga menemukan penyimpangan penggunaan BLBI senilai Rp 84,8 trilyun.
   
   Demikian diungkapkan oleh anggota BPK, Bambang Wahyudi, dalam keterangan pers yang dilakukan setelah penyampaian laporan hasil audit investigasi BLBI oleh Ketua BPK Satrio B Joedono kepada Ketua DPR Akbar Tandjung dan Jaksa Agung Marzuki Darusman di Jakarta, Jumat
(4/8). Bambang Wahyudi diserahi tanggung jawab untuk mengoordinasi pelaksanaan audit investigasi tersebut.
   
   Dijelaskan oleh Bambang, potensi kerugian itu terjadi karena dana BLBI sudah menjadi beban pemerintah, sehingga setiap tahunnya pemerintah harus membayar bunga kepada Bank Indonesia (BI) sebesar tiga persen
per tahun. Selain itu, alasan lain adalah karena bank-bank penerima itu belum mengembalikan BLBI.
   
   Berdasarkan Pedoman Akuntansi Bank Indonesia apabila BLBI tidak dialihkan menjadi kewajiban pemerintah, maka untuk BLBI kepada bank beku operasi (BBO)/bank beku kegiatan usaha (BBKU)/ bank dalam likuidasi (BDL), harus ada penyisihan cadangan untuk kerugian sebesar 100 persen. bank-bank penerima BLBI disyaratkan menyisihkan cadangan kerugian sebesar 100 persen dan 2-20 persen.
   
   Sedangkan untuk bank yang diambil alih oleh pemerintah (BTO/bank take over), besarnya penyisihan cadangan kerugian sebesar 2-20 persen.
   Diungkapkan Bambang, potensi kerugian negara ini terutama disebabkan lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan perbankan dan lemahnya manajemen penyaluran BLBI yang selama ini dilaksanakan oleh direksi
maupun Dewan Gubernur BI.
   
   Selanjutnya, kata Bambang, dari penyimpangan ini muncul dugaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK,
hasil audit yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung diharapkan segera ditindaklanjuti.
   
   Jaksa Agung sendiri berjanji akan segera mempelajari dan
menindaklanjuti hasil audit investigasi BPK terhadap dana BLBI.   "Namun, kalau dijadikan bukti awal (sebagaimana diharapkan Ketua BPK- Red), kami harus mempelajarinya lebih dulu. Begitu juga kalau bankir-bankir yang diduga menyimpang itu akan dicekal atau ditangkap," ujar Marzuki menjawab pertanyaan wartawan.
   
   Penyimpangan penggunaan
   
   Sementara itu, dari hasil audit investigasi BPK terhadap 48 bank penerima BLBI, ditemukan berbagai pelanggaran dan penyimpangan terhadap penggunaan dana BLBI yang mencapai jumlah Rp 84,8 trilyun.
   Pelanggran dan penyimpangan itu terjadi sejak rekening giro bank penerima di BI bersaldo debet, sampai dengan tanggal 29 Januari 1999.
   
   Dikatakan oleh Bambang, penyimpangan dan pelanggaran penggunaan dana BLBI itu berupa penggunaan BLBI yang tidak sesuai ketentuan. BLBI ini antara lain dipakai untuk melunasi modal pinjaman atau pinjaman subordinasi, melunasi kewajiban pembayaran bank umum yang tak dapat dibuktikan kebenarannya, untuk pembayaran kewajiban kepada pihak terkait, untuk transaksi surat berharga, dan pembayaran dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan.
   
   Dana BLBI, lanjutnya, juga digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo atau untuk cut loss (mengurangi kerugian), membiayai placement baru di
pasar uang antarbank (PUAB), untuk ekspansi kredit, membiayai investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, hingga untuk membiayai overhead bank.
   
   Menurut Bambang, kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank di BI merupakan masalah utama yang menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam penyaluran dana BLBI, di samping faktor ekstern, yaitu krisis moneter.
   "Kelemahan sistem pembinaan itu tampak ketika BI membiarkan bank-bank yang tidak sehat terus beroperasi, selain juga BI tidak tegas menerapkan prinsip prudential banking (prinsip kehati-hatian bank) yang sudah ditetapkan sendiri," ujarnya.
   
   Sedangkan lemahnya pengawasan di antaranya karena BI tidak melakukan stop kliring kepada bank-bank yang rekening gironya sudah bersaldo negatif dan tidak dapat mengawasi penggunaan dana BLBI yang diterima bank-bank penerima.
   
   Siap bebas tugaskan
   
   Di tempat terpisah, menanggapi hasil audit investigasi BPK, Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution menyatakan kesiapannya untuk membebastugaskan pejabat dan karyawan BI yang terlibat dalam penyimpangan dan kelalaian BI dalam pengucuran dana BLBI.
   
"Soeharto saja bisa dijadikan tersangka, masa pejabat BI tidak bisa. Pokoknya, kami akan kooperatif terhadap tindakan Jaksa Agung. Kalau perlu, nanti saya antar ke Kejaksaan Agung," ujarnya menjawab pertanyaan Kompas.
   
   Sedangkan Deputi Gubernur BI Miranda S Goeltom menantang Kejaksaan Agung untuk dapat membuktikan hasil audit investigasi BPK yang menyebutkan adanya penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian BI.
   (har/fey)
 


Comments




Leave a Reply

    Archives

    September 2011

    Lelly Andriasanti

    Pointers dari Diskusi Megawati Institute  tentang Perpres No 5 Tahun 2010   Pembicara:  Anggito Abimanyu

    Categories

    All
    Bank Indonesia
    Blbi
    Bpk
    Dprr
    Perubahan Uud
    Reformasi Birokrasi
    Reformasi Di Indonesia
    Reformasi Pemerintahan
    Regormasi Demokrasi