Prinsip yang menjadi pegangan perubahan disepakati bahwa nama hukum dasar tetap menggunakan UUD 1945, guna menjaga semangat perjuangan dan independensi yang
melekat pada tahun kemerdekaan tersebut.

Hal-hal yang menjadi kesepakatan dasar MPR ketika melakukan Perubahan I hingga IV, juga terus ditegaskan dalam Perubahan  V ini, yaitu tidak berubahnya pembukaan, negara kesatuan, dan penguatan sistem pemerintahan presidensial.

Kesepakatan tersebut perlu ditegaskan untuk menyatakan perubahan ke depan tidak akan membongkar pondasi dasar kehidupan bernegara, khususnya yang berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Kesepakatan-kesepakatan demikian disadari sebagai konsensus politik nasional yang menjadi prasyarat kemungkinan berlanjutnya perubahan UUD.

Secara substansi, perubahan lanjutan akan menyempurnakan saling kontrol saling imbang pada cabang-cabang kekuasaan.

Di bidang eksekutif, pemilihan presiden langsung sebaiknya membuka peluang adanya calon independen, mengubah dominasi partai politik yang saat ini memonopoli pencalonan presiden.

Untuk menguatkan sistem presidensial yang efektif perlu desain konstitusi yang merangsang hadirnya sistem kepartaian sederhana.

Dalam upaya mendorong hadirnya kepartaian yang sederhana tersebut maka perlu didesain pencalonan presiden yang terjadi sebelum pemilu legislatif.

Partai-partai didorong untuk berkoalisi dengan dasar platform kepartaian, tidak semata-mata persamaan kepentingan kekuasaan.

Di bidang legislatif, kewenangan DPD sebaiknya dikuatkan agar fungsinya sebagai penyeimbang DPR dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

Pemilihan anggota DPD yang secara langsung melalui sistem perwakilan provinsi harus disinkronkan dengan kewenangannya yang lebih kuat.

Fungsi pertimbangan yang saat ini melekat kepada DPD, dalam hal-hal yang berkaitan dengan daerah, sebaiknya ditingkatkan.

Dalam proses legislasi, DPD tidak hanya terbatas memberikan pertimbangan, tetapi turut mempunyai hak suara untuk menentukan lolos tidaknya RUU.

Selain penguatan fungsional, perlu juga dilakukan penguatan struktural, terutama berhubungan dengan personal DPD.

Proteksi personal adalah dengan mengangkat hak imunitas DPD yang saat ini ada dari tingkat UU ke tingkat konstitusi.

Sehingga, sistem parlemen Indonesia ke depan sebaiknya mengarah pada sistem parlemen bikameral yang efektif.

Di bidang yudikatif, sebaiknya ditegaskan konsep MK sebagai court of law dan MA sebagai court of justice. MK sebaiknya diberikan kewenangan untuk menguji semua
peraturan perundangan.

MA diberikan kewenangan forum previlegiatum untuk memutus kasus kejahatan pada tingkat pertama dan terakhir bagi pejabat negara.

Kewenangan MK juga perlu ditambah untuk memeriksa permohonan constitutional complaint. Kewenangan demikian penting untuk menjamin aturan HAM di dalam konstitusi tidak hanya menjadi aturan kosong, tanpa perlindungan konkret kepada semua warga negara.

Masih di bidang HAM, masih diperlukan perubahan lanjutan untuk menegaskan terwujudnya perlindungan HAM, misalnya terkait jaminan kebebasan pers, hak pekerja, dan hak perempuan.

Pemisahan kekuasaan di dalam konstitusi harus menampung lahirnya independent agencies yang memperkuat bangunan negara hukum.

Komisi Hak Asasi Manusia, KPK, Komisi Kebebasan Pers, KPU harus diangkat menjadi organ konstitusi, untuk melakukan fungsi kontrol penegakan HAM, pemberantasan
korupsi, menjamin kebebasan pers dan pemilu yang luber dan jurdil.

Penambahan empat lembaga independen itu melengkapi keberadaan Komisi Yudisial sebagai penjamin prinsip lembaga peradilan yang independen, dan akuntabel. Peletakan independent agencies ke dalam konstitusi tersebut di samping memperkokoh bangunan negara demokrasi konstitusional Indonesia juga untuk menjawab makin kompleksnya permasalahan ketatanegaraan modern.

Dalam konteks tersebut, konsep klasik pemisahan kekuasaan ala Montesquieu (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sudah relatif ketinggalan zaman.  [Bruce Ackerman mengatakan ketatatanegaraan Amerika Serikat berdiri di atas lima cabang kekuasaan, tidak lagi tiga, yaitu: Presiden, Senate, House of Representatives, Mahkamah Agung, dan independent agencies.]

Reformasi hubungan pusat dan daerah juga harus diagendakan dalam perubahan konstitusi. Kuatnya tuntutan otonomi daerah harus diberikan jaminan konstitusi yang tegas untuk sejalan dengan bentuk negara kesatuan.

Desain konstitusi harus menemukan formula yang tepat untuk terus mendorong desentralisasi yang tidak menumbuhkan potensi disintegrasi.

Konstitusi juga mesti mempunyai norma yang berpihak kepada keberagaman dan kekhususan daerah, ataupun masyarakat adat setempat.

[http://perubahankelimauud45.com/Perumusan-Akhir/]
 
 
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dalam pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan: kalau demikian  ..., apa sebenarnya yang telah terjadi ketika  DPR membentuk Pansus Century dulu?

Jakarta, MK Online - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dalam pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian amar putusan Nomor 8/PUU-VIII/2010 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi tujuh hakim konstitusi, Senin (31/1), di Ruang Sidang Pleno MK.

“Menolak permohonan para pemohon dalam pengujian formil. Menyatakan UU No.6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Mahfud.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Mahkamah menimbang dalam permohonan a quo, para Pemohon menyatakan mengajukan pengujian materiil UU 6/1954, namun apabila dicermati dalam dalil permohonan, para Pemohon mempersoalkan mengenai legalitas dan dasar hukum UU 6/1954 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Fadlil menjelaskan bahwa penilaian Mahkamah terhadap kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil UU 6/1954 harus mengaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, di mana para Pemohon sebagai salah satu pemegang kedaulatan telah memberikan mandatnya melalui pemilihan umum kepada wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif.

“Rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang berhak mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan negara, akan kehilangan hak konstitusionalnya, apabila tidak diberi kedudukan hukum (legal standing) karena, dalam perkara a quo, karena pembentuk Undang-Undang telah ternyata tidak melakukan koreksi terhadap produk hukum yang telah dibuatnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian UU 6/1954 terhadap UUD 1945,” jelasnya.

Sementara itu Hakim Konstitusi Harjono memaparkan dalam mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah meneliti dasar hukum UU 6/1954, karena pasal-pasal yang dituangkan di dalam dasar hukum merupakan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum (pada bagian “Mengingat”) UU 6/1954, lanjut Harjono, adalah “Pasal 70 dan Pasal 90 ayat (2) juncto Pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia”. Pasal 70 UUDS 1950 mengatur dasar hukum pembentukan UU 6/1954. Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 89 UUDS 1950 mengatur mengenai lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang a quo. Undang-Undang a quo telah ternyata dibentuk oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal-pasal tersebut.

“Dengan demikian, maka pembentukan UU 6/1954 adalah konstitusional karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUDS 1950 yang berlaku ketika itu. Meskipun pembentukan Undang-Undang a quo konstitusional pada saat itu, namun oleh karena ternyata Pemohon pada hakikatnya mempersoalkan materi muatan Undang-Undang a quo, maka Mahkamah perlu mempertimbangkan materinya,” papar harjono.

Harjono memaparkan bahwa pembentukan UU 6/1954 mengacu kepada sistem pemerintahan parlementer berdasar UUDS 1950 yang dimaksudkan, antara lain untuk memberikan perlindungan/kepastian hukum terhadap panitia angket, jikalau Presiden membubarkan DPR yang diatur dalamPasal 28 UU 6/1954. Ketentuan demikian, lanjut Harjono, jelas berbeda atau tidak sejalan dengan UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensiil. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

“Dengan demikian, meskipun berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945, namun menurut Mahkamah, UU 6/1954 termasuk Undang-Undang yang tidak dapat diteruskan keberlakuannya karena terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang dianut dari kedua konstitusi yang mendasarinya, sehingga materi muatan Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945,” paparnya.

Selain itu, Harjono juga menjelaskan bahwa  tata cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia angket yang diatur dalam UU 6/1954 telah diatur juga dalam UU 27/2009. Apabila UU 6/1954 tetap dipertahankan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan UUD 1945. “Untuk menyempurnakan Undang-Undang hak angket sebagai akibat inkonstitusionalitas dari UU 6/1954 ini, pembentuk Undang-Undang perlu mengantisipasi untuk membentuk Undang-Undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang terkait dengan hak-hak DPR dan anggota DPR,” jelasnya. (Lulu Anjarsari, www.mahkamahkonstitusi.go.id)
 
 
Sabtu, 5 Agustus 2000
   Temuan BPK Penyimpangan BLBI Rp 138,4 Trilyun
   
   Jakarta, Kompas
   
   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian dalam mekanisme penyaluran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 144,5 trilyun kepada 48 bank per 29 Januari 1999.
   
   Akibatnya, terjadi potensi kerugian negara sebesar
Rp 138,4 trilyun atau 95,7 persen dari total dana BLBI yang dikucurkan tersebut. Sementara dari audit investigasi terhadap 48 bank penerima, BPK juga menemukan penyimpangan penggunaan BLBI senilai Rp 84,8 trilyun.
   
   Demikian diungkapkan oleh anggota BPK, Bambang Wahyudi, dalam keterangan pers yang dilakukan setelah penyampaian laporan hasil audit investigasi BLBI oleh Ketua BPK Satrio B Joedono kepada Ketua DPR Akbar Tandjung dan Jaksa Agung Marzuki Darusman di Jakarta, Jumat
(4/8). Bambang Wahyudi diserahi tanggung jawab untuk mengoordinasi pelaksanaan audit investigasi tersebut.
   
   Dijelaskan oleh Bambang, potensi kerugian itu terjadi karena dana BLBI sudah menjadi beban pemerintah, sehingga setiap tahunnya pemerintah harus membayar bunga kepada Bank Indonesia (BI) sebesar tiga persen
per tahun. Selain itu, alasan lain adalah karena bank-bank penerima itu belum mengembalikan BLBI.
   
   Berdasarkan Pedoman Akuntansi Bank Indonesia apabila BLBI tidak dialihkan menjadi kewajiban pemerintah, maka untuk BLBI kepada bank beku operasi (BBO)/bank beku kegiatan usaha (BBKU)/ bank dalam likuidasi (BDL), harus ada penyisihan cadangan untuk kerugian sebesar 100 persen. bank-bank penerima BLBI disyaratkan menyisihkan cadangan kerugian sebesar 100 persen dan 2-20 persen.
   
   Sedangkan untuk bank yang diambil alih oleh pemerintah (BTO/bank take over), besarnya penyisihan cadangan kerugian sebesar 2-20 persen.
   Diungkapkan Bambang, potensi kerugian negara ini terutama disebabkan lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan perbankan dan lemahnya manajemen penyaluran BLBI yang selama ini dilaksanakan oleh direksi
maupun Dewan Gubernur BI.
   
   Selanjutnya, kata Bambang, dari penyimpangan ini muncul dugaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK,
hasil audit yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung diharapkan segera ditindaklanjuti.
   
   Jaksa Agung sendiri berjanji akan segera mempelajari dan
menindaklanjuti hasil audit investigasi BPK terhadap dana BLBI.   "Namun, kalau dijadikan bukti awal (sebagaimana diharapkan Ketua BPK- Red), kami harus mempelajarinya lebih dulu. Begitu juga kalau bankir-bankir yang diduga menyimpang itu akan dicekal atau ditangkap," ujar Marzuki menjawab pertanyaan wartawan.
   
   Penyimpangan penggunaan
   
   Sementara itu, dari hasil audit investigasi BPK terhadap 48 bank penerima BLBI, ditemukan berbagai pelanggaran dan penyimpangan terhadap penggunaan dana BLBI yang mencapai jumlah Rp 84,8 trilyun.
   Pelanggran dan penyimpangan itu terjadi sejak rekening giro bank penerima di BI bersaldo debet, sampai dengan tanggal 29 Januari 1999.
   
   Dikatakan oleh Bambang, penyimpangan dan pelanggaran penggunaan dana BLBI itu berupa penggunaan BLBI yang tidak sesuai ketentuan. BLBI ini antara lain dipakai untuk melunasi modal pinjaman atau pinjaman subordinasi, melunasi kewajiban pembayaran bank umum yang tak dapat dibuktikan kebenarannya, untuk pembayaran kewajiban kepada pihak terkait, untuk transaksi surat berharga, dan pembayaran dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan.
   
   Dana BLBI, lanjutnya, juga digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo atau untuk cut loss (mengurangi kerugian), membiayai placement baru di
pasar uang antarbank (PUAB), untuk ekspansi kredit, membiayai investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, hingga untuk membiayai overhead bank.
   
   Menurut Bambang, kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank di BI merupakan masalah utama yang menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam penyaluran dana BLBI, di samping faktor ekstern, yaitu krisis moneter.
   "Kelemahan sistem pembinaan itu tampak ketika BI membiarkan bank-bank yang tidak sehat terus beroperasi, selain juga BI tidak tegas menerapkan prinsip prudential banking (prinsip kehati-hatian bank) yang sudah ditetapkan sendiri," ujarnya.
   
   Sedangkan lemahnya pengawasan di antaranya karena BI tidak melakukan stop kliring kepada bank-bank yang rekening gironya sudah bersaldo negatif dan tidak dapat mengawasi penggunaan dana BLBI yang diterima bank-bank penerima.
   
   Siap bebas tugaskan
   
   Di tempat terpisah, menanggapi hasil audit investigasi BPK, Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution menyatakan kesiapannya untuk membebastugaskan pejabat dan karyawan BI yang terlibat dalam penyimpangan dan kelalaian BI dalam pengucuran dana BLBI.
   
"Soeharto saja bisa dijadikan tersangka, masa pejabat BI tidak bisa. Pokoknya, kami akan kooperatif terhadap tindakan Jaksa Agung. Kalau perlu, nanti saya antar ke Kejaksaan Agung," ujarnya menjawab pertanyaan Kompas.
   
   Sedangkan Deputi Gubernur BI Miranda S Goeltom menantang Kejaksaan Agung untuk dapat membuktikan hasil audit investigasi BPK yang menyebutkan adanya penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian BI.
   (har/fey)
 
SMIKers Video 09/04/2011
 
 
 
Gerakan Reformasi Tahun1998 adalah pintu gerbang Indonesia menuju  [lembaran] sejarah baru dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan. [Apa itu?] Sejarah baru tersebut adalah bagaimana cita-cita akan kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan berbagai agenda perubahan. [Apa itu?Reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan reformasi. [Apa itu?]

Namun sampai saat ini, fakta sosial menunjukan, reformasi birokrasi belum mampu diwujudkan dalam dimensi yang ideal, [Apa itu?], akibatnya masyarakat tidak dapat banyak memetik manfaat nyata dari reformasi sejak tahun 1998 [Karena apa?]. Bahkan kondisi saat ini mengarah kepada apatisme [Karena apa?] dan ketidakpercayaan public yang berlebihan terhadap para aktor birokrasi pemerintahan. [Karena apa?] Sehingga menyebabkan bangsa ini masih terjebak dalam pusaran krisis yang berkepanjangan.

Dalam dimensi ideal, reformasi birokrasi seharusnya menggambarkan pelaksanaan sistem birokrasi yang efektif dan efesien, memiliki daya saing, tanggap terhadap dinamika perubahan dan yang paling penting adalah system birokrasi pemerintah harus berpihak kepada rakyat. [
Mengapa begitu?] Mengingat fungsi utama dari birokrasi tersebut adalah memberikan pelayanan kepada public (public service) secara maksimal. [Apa masalahnya, kalau begitu?]

Dalam catatan perjalanan 12 tahun reformasi telah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa reformasi birokrasi masih menjadi mimpi indah yang masih akan sulit untuk diwujudkan. Setidaknya secara kultur ada beberapa catatan kritis yang menjadi hambatan terhadap perjalanan reformasi birokrasi Indonesia :

1. Sistem Birokrasi melahirkan money illusion.
[Apa itu?}

Pada tahun 2007 pemerintah menetapkan pilot project dengan meningkatkan remunerasi pada kementerian keuangan sebagai bentuk pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Seharusnya peningkatan remunerasi ini dibarengi dengan peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintah di lingkungan kementrian keuangan. [Apa masalahnya?]

Indikator sederhana untuk mengukur ini adalah terbongkarnya skandal mafia perpajakan di lingkungan kementrian keuangan, hasil audit BPK tahun 2009 yang menyebutkan adanya potensi pajak sebesar 96, 1 trilyun yang tidak terpungut melalui KPP Besar satu. Serta terbongkarnya kasus suap yang melibatkan para pejabat penting di Bank Indonesia selama tahun 1999 hingga tahun 2006. [Apa artinya?] Indikator-indikator ini memberikan gambaran kepada public bahwa kinerja aparatur pemerintah berbasiskan pada target memperoleh uang sebanyak-banyak dan mengorbankan kepentingan nasional [Apa itu?] demi menyukseskan kepentingan pribadi [Apa itu?] dan kartelnya. [Mengapa begitu?]

Dalam konteks reformasi birokrasi, implementasinya bukan sekedar peningkatan remunerasi saja namun yang terpenting adalah mengubah pola pikir, mengubah budaya kerja dan mengubah manajemen pemerintahan sehingga akan berimplikasi kepada pembenahan organisasi, peningkatan transparansi dan peningkatan pelayanan public. [Apa syaratnya?] Sehingga reformasi birokrasi bukan merupakan mimpi indah dalam setiap penyusunan rencana kerja dan target pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa adanya komitmen yang kuat dan konsistensi sikap untuk mewujudkannya menjadi realita. [Mengapa begitu? Apa masalahnya?]

2. Birokrasi melahirkan perilaku anti sosial.
[Apa itu?}

Sejak reformasi kualitas hidup masyarakat Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan beberapa Negara di kawasan regional. Ini dibuktikan dengan IPM (indeks pembangunan manusia) Indonesia yang turun jika dibandinga tahun 2007 yaitu peringkat 107 menjadi peringkat 111 pada tahun 2009 (bulan oktober), bahkan terendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asean. [Apa artinya?]

Ini memperlihatkan bahwa system birokrasi kita masih menempatkan rakyat/masyarakat menjadi komoditi perdagangan dari setiap bentuk pelayanan public yang diberikan. Artinya harus ada cost yang dikeluarkan oleh rakyat untuk memperoleh pelayanan public di Indonesia. [Mengapa begitu?] Idealnya, pelaksanaan reformasi birokrasi harus membongkar dan meruntuhkan paradigma pikir tersebut sehingga berimplikasi positif terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia dengan menempatkan rakyat sebagai objek sekaligus sebagai subjek dari pelaksanaan sistem birokrasi di Indonesia. [Apa masalahnya, kalau begitu?]

3. Birokrasi menyebabkan dikotomi di lingkungan aparatur pemerintah.
[Apa itu?]

Sistem birokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia mampu membentuk dan mengubah paradigma pikir para aktor-aktor aparatur negara. [Apa itu?] Perubahan paradigma ini membentuk dikotomi dalam sistem birokrasi di Indonesia antara pro rakya dan pro kekuasaan. [Mengapa begitu?] Dikotomi ini mengarah kepada karakter aparatur Negara yang memiliki landasan ideal dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam memandang sebuah persoalan kebangsaan serta ada yang mengarah kepada hegemoni kekuasaan. [Mengapa begitu?]

Indicator sederhana untuk melihat realitas ini adalah tidak sedikit para pejabat negara yang terdepak dikarenakan paradigma pikir yang benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap regulasinya dan ada juga yang mendapatkan jabatan tersebut dikarenakan adanya kepentingan mempertahankan kekuasaan serta ada juga sebagai bentuk kompromi kekuasaan. [Mengapa begitu? Apa masalahnya?] [maka] Untuk itu reformasi birokrasi menjadi penting dan di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mampu meruntuhkan dikotomi yang selama ini terbangun dan harus mampu berdiri pada satu kepentingan yaitu kepentingan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat. [Apa syaratnya? Apa masalahnya?]

Dari gambaran realitas birokrasi di Indonesia maka menjadi wajar jika muncul skeptisme terhadap Perpres No 5 Tahun 2010 yang menempatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi program prioritas pemerintah dalam RPJM 5 tahun kedepan.
[Mengapa begitu?] [maka] Untuk itu maka pemerintah harus mampu membuktikan komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi demi agenda percepatan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Apa syaratnya? Apa masalahnya?]  Dikutip dari: Megawati Institute 
* Kalimat yang berwarna merah dalam kurung ditambahkan
 

    Archives

    September 2011

    Lelly Andriasanti

    Pointers dari Diskusi Megawati Institute  tentang Perpres No 5 Tahun 2010   Pembicara:  Anggito Abimanyu

    Categories

    All
    Bank Indonesia
    Blbi
    Bpk
    Dprr
    Perubahan Uud
    Reformasi Birokrasi
    Reformasi Di Indonesia
    Reformasi Pemerintahan
    Regormasi Demokrasi